7th UNCAC Webinar Series:
Date: Monday, 24 August 2020
Time: 09.00 - 11.00 WIB (GMT+7)
Topic: Progress of Whistle-blowers Protection in Indonesia: Current Challenges and Way Forward

Article 32 and 33 UNCAC demands State Party to take appropriate measures to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts, and also protection against any unjustified treatment for any person who reports corruption in good faith. The Article 10 Law No. 31 of 2014 on the Amendment of the Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims is the key provision to protect the whistle-blowers. However, many debates discussed whether such provision is sufficient to protect whistle-blowers of corruption.

Moderator: Sujanarko, Director for Fostering Network Between Commissions and Institutions, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Resource Persons:
1. Sheryl D. Goodman, Procurement Integrity Consulting Services
2. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim (tbc), Chairman of Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republic of Indonesia
3. Efi Laila Kholis, Legal Bureau of Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Erasmus Napitupulu, Institute for Criminal Justice Reform

Dear valuable participants,

Welcome to the registration page of the Webinar Series on the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). This event organized by Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

The discussion will be conducted in the Indonesian language in the Zoom Webinar platform. A simultaneous interpreter (English - Bahasa vice versa) will be provided.

Thank you.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNCAC Webinar Seri ke-7
Tanggal: Senin, 24 August 2020
Waktu: 09.00 - 11.00 WIB (GMT+7)
Topik: Perkembangan Perlindungan Pelapor di Indonesia: Tantangan saat ini dan Rencana Kedepan

Pasal 32 dan 33 UNCAC mensyaratkan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan ahli, dan juga perlindungan dari perlakuan tidak adil bagi siapa pun yang melaporkan korupsi dengan niat baik. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ketentuan utama untuk melindungi para pelapor. Namun, banyak debat membahas apakah ketentuan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban cukup untuk melindungi para pelapor tindak pidana korupsi.

Moderator: Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembicara:
1. Sheryl Goodman, ahli Perlindungan Whistleblower Amerika Serikat;
2. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim (tbc), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3. Efi Laila Kholis, Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Erasmus Napitupulu, Institute for Criminal Justice Reform


Yth Peserta Webinar,

Selamat datang di halaman pendaftaran Seri Webinar tentang United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Diskusi akan dilakukan dalam bahasa Indonesia di platform Zoom Webinar. Seorang juru bahasa simultan (Inggris - Bahasa sebaliknya) akan disediakan.

Terima kasih.